Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memanggil Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif. Depdagri kini tegas menyatakan Daftar Pemilih Potensial Pemilu atau DP4 sebagai pangkal data pemilih, tidak ada masalah.

Meski batas waktu penyampaian laporan dugaan tindak pidana pemilu telah terlampaui, bukan berarti para pelaku pidana pemilu bisa bernafas lega. Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan meski belum diadili, pelaku masih mungkin dijerat dengan pidana umum.