Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memanggil Departemen Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Legislatif. Depdagri kini tegas menyatakan Daftar Pemilih Potensial Pemilu atau DP4 sebagai pangkal data pemilih, tidak ada masalah.
"Sudah tidak ada masalah," kata Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri, Rasyid Saleh, usai dipanggil Tim Penyelidikan Kasus Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2009.
Menurut dia, persiapan menjelang Pemilu Presiden sudah lebih baik dari tahun lalu. Rasyid mengatakan, Komnas HAM memberikan penekanan untuk data pemilih dalam Pemilu Presiden sebaiknya lebih dilengkapi. "Sekarang sudah bergerak, baik di KPU dan diluar KPU. Serta agar tidak diintervensi lagi," ujar dia.
Sedangkan menurut Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, pemanggilan ini terkait tanggung jawab Depdagri dalam menyediakan data pemilih. Karena, Depdagri merupakan institusi berdasarkan undang-undang yang menyediakan data pemilih untuk KPU.
"Kami menanyakan proses dalam rangka menyediakan data pemilih. KPU-lah yang melaukan pemutakhiran data, tertuang ke dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan kemudian DPT," kata Ifdhal Kasim.
Komnas HAM juga menanyakan proses kemampuan Depdagri dalam menyusun DP4 itu. "Mereka dapat darimana, dan apakah kemungkinan ada warga negara yang tidak masuk dalam DP4 itu. Sehingga tidak diproses KPU menjadi DPS dan DPT," ujar dia.
Sumber : Vivanews.com
